Kupang,LIPUTANNTT.com, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik(BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) pada Februari tahun 2023 terdapat 3(tiga) Kota IHK di Provinsi NTT tercatat mengalami deflasi sebesar 0,66 persen(MtM), jauh sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,01 persen(MtM) maupun rata-rata bulan Februari dalam 3(tiga) tahun terakhir yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen(MtM). Tingkat deflasi IHK tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Nasional dan Balinusra yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,16 persen(MtM) dan 0,02 persen(MtM). Secara tahunan, inflasi gabungan di Provinsi NTT sebesar 5,41 persen (YoY), lebih rendah dibandingakan inflasi Nasional dan Balinusra yang masing-masing tercatat sebesar 5,47 persen (YoY) dan 6,16 persen(YoY).
Secara keseluruhan, jenis barang dan jasa yang menyumbang deflasi adalah komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, yaitu daging babi dengan andil sebesar 0,17 persen (MtM), tomat 0,14 persen(MtM), daging ayam ras 0,10(MtM), sawi hijau 0,08 persen(MtM), dan ikan tongkol 0,07 persen (MtM). Hal tersebut turut dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional(HBKN), Natal dan Tahun Baru. Kemudian, deflasi juga disumbang oleh tarif angkutan udara dengan andil 0,25 persen(MtM), seiring dengan harga avtur sebagai bahan bakar yang melandai secara global. Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan pada komoditas beras, rokok kretek filter, cabai rawit, sawi putih, dan ikan tambang yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,09 persen(MtM), 0,08 persen(MtM), 0,05 persen(MtM), 0,04 persen(MtM). Pasokan yang masih terbatas dari daerah supplier di luar NTT karena belum memasuki musim panen mendorong kenaikan harga beras. Sementara itu, kenaikan harga rokok kretek filter dipengaruhi oleh penyesuaian Cukai Hasil Tembakau(CHT) pada tahun 2023. Adapun cabai rawit dan sawi putih mengalami kenaikan seiring dengan terbatasnya akibat curah hujan yang tinggi.
Selanjutnya, dari tiga Kota pengukuran inflasi di Provinsi NTT, 2(dua) diantaranya mengalami deflasi, yakni Kota Kupang dan Maumere masing-masing sebesar 0,77 persen(MtM) dan 0,51 persen(MtM). Sementara itu, Waingapu mengalami inflasi sebesar 0,27 persen(MtM). Adapun secara tahunan, Maumere mencatat inflasi tertinggi yakni sebesar 5,86 persen(YoY) diikuti oleh Kota Kupang sebesar 5,57 persen(YoY) dan Waingapu sebesar 3,57 persen(YoY). Waingapu juga menjadi kota yang mencatat inflasi tahunan terendah secara nasional pada tahun 2023.
Kemudian, tingkat kesejahteraan masyarskat yang bekerja pada sektor pertanian tercermnin dari Nilai Tukar Petani(NTP) mengalami peningkatan. NTP Provinsi NTT pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar 90,75 lebih tinggi dari sebelumnya yang sebesar 95,56. Kenainakan NTP ini dorong oleh meningkatnya NTP subsektor tanaman sektor pangan, perkebunan, dan budidaya ikan. Kenaikan NTT pada bulan Februari 2023 didorong oleh kenaikan harga pada komonitas beras serta ikan kakap merah. Meskipun demikian, NTP yang tercatat dibawah indeks 100 mengindikasikan bahwa biaya hidup dan biaya produksi yang dibayar oleh petani lebih tinggi yang dibandingkan dengan harga yang diterima dari penjualan produk.
Akselerasi program pengendalian inflasi perlu terus didorong melalui penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan(GNPIP) diberbagai wilayah. Bank Indonesia(BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID) di wilayah Provinsi NTT menunjukan komitmen tersebut melalui sinergi program pengendalian inflasi. Upaya yang terus dilakukan sepanjang bulan Februari antara lain, rapat teknis TPID dan koordinasi tim satgas pengendalian inflasi Kota Kupang, pelaksanaan dialog stabilitas harga pangan Kota Kupang, pelaksanaan HLM TPID Kota Kupang, sidak pasar Kota Kupang, gerakan pasar murah tanggap inflasi Kota Kupang di tiga pasar utama Kupang, masjid, gereja, dan car free day yang dilakukan secara simultan dengan SPHP di kelurahan, audiensi dengan distributor, serta capacity building, TPID dalam rangka evaluasi dan penyusunan program unggulan.
Pada sisi supply, beberapa upaya sebagai langkah strategis pengendalian inflasi yang akan dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan Kota Kupang adala: 1) Pembentukan dan penguatan klaster pangan khususnya peternakan ayam. 2) Melanjutkan program urban farming/gerakan menanam pekarangan rumah dengan tanaman pengendalian inflasi. 3) Melakukan mapping(pemetaan) produksi dan distribusi komoditas di daerah, khususnya komoditas holtikultura serta membuat, merapikan, dan melakukan pengkinian database distributor(pemasok) komoditas holtikultura disetiap daerah. 4) Berupaya memberikan subsidi biaya angkut komoditas holtikultura guna menurunkan biaya logistik(pengiriman komoditas). 5) Perluasan tupoksi PD pasar Kota Kupang menjadi Perumda sekaligus sebagai offtaker di Kota Kupang. 6) Menguatkan dan melaksanakan Kerjasama Antara Daerah(KAD, salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan BUMD.
Selanjutnya, pada sisi demand upaya yang akan dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan Kota Kupang yakni: 1) Mengintensifkan kegiatan operasi pasar(memastikan ketersediaan pasokan di pasar, kegiatan pasar murah, sidak pasar, pemantauan harga baik di pasar maupun ke gudang distributor. 2) Menggalakan komunikasi penggunaan produk olahan. Seperti, penggunaan minyak kelapa sebagai substitusi minyak sawit, penggunaan bubuk cabai, penggunaan gula lempeng, gula semut, gula hela dan lain-lain guna meningkatkan konsumsi terhadap produk lokal dan mengurangi impor dari luar daerah. 3) Penyediaan papan informasi harga komoditas di tiga pasar utama Kota Kupang, yaitu Pasar Inpres Naikoten, Pasar Oeba, dan Pasar Oebobo.
Menurutnya, tekanan inflasi IHK di gabungan 3(tiga) Kota di Provinsi NTT tidak terlepas dari pengaruh extra effort koordinasi kebijakan pengendalian inflasi dengan pemerintah daerah, bulog, maupun mitra strategis lainnya melalui TPID serta keberlanjutan GNPIP di seluruh NTT. Kedepan, Bank Indonesia(BI) memprakirakan inflasi-inflasi dapat kembali kedalam sasaran 3,0 atau 1 persen pada semester II 2023. Kantor BI Provinsi NTT juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan terkendalinya inflasi tersebut.
