Kupang,LIPUTANNTT.com,Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan musim kemarau yang akan melanda sebagian besar wilayah NTT pada bulan April mendatang.
Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II NTT BMKG Rahmatulloh Adji, dalam jumpa pers di lantai I kantor Gubernur NTT, Kamis (30/3 /2023).
Menurut Adji , musim kemarau Tahun 2023 di NTT diperkirakan bulan April.
“Masyarakat perlu waspada cuaca kekeringan ekstrem di beberapa wilayah yang akan terjadi bulan April dan puncaknya bulan Agustus,” terang Rahmatulloh Adji.
Adji menghimbau kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah lebih siap terhadap dampak musim kemarau.
“Beberapa kabupaten di NTT memiliki potensi bencana kekeringan,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Propinsi NTT, Lecky F. Koli, mengatakan bahwa Pemprov NTT sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi kekeringan ekstrem yang akan melanda beberapa wilayah di NTT.
Pemerintah mempersiapkan langkah-langkah dengan memanfaatkan musim tanam dengan jenis tanaman yang beradaptasi dengan kekeringan yakni palawija kacang-kacangan terutama kacang hijau, Kelor, sorgum dan jagung. Komoditas ini tahan dan bisa beradaptasi dengan kekeringan,” jelas Lecky F.Koli
Ditambahkan Lecky , tanaman Holtikultura akan membantu masyarakat dengan menggunakan sedikit air dan menambah ekonomi masyarakat.
“Kita mendorong masyarakat untuk menanam sorgum karena sangat cocok dan tahan terhadap kekeringan. Ini sangat cocok di NTT,” sebut kadis pertanian.
Untuk jagung TJPS target tanam 40 ribu hektar mulai dari Timor, Flores bagian Timur, Alor, Rote, Sabu, Lembata, Flores bagian barat, Sumba bagian barat dengan skema yang disiapkan sesuai kondisi masyarakat sekaligus sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan panen." jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Propinsi NTT, Ambrosius Kodo kepada Awak media Ia mengatakan bahwa BPBD sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi dengan Mengaktifkan kelompok kerja penanganan kekeringan (POKEK).
“Kita akan melibatkan semua instansi untuk melakukan analisis dan kajian sehingga BPBD mengajukan ke kepala daerah untuk menetapkan status kekeringan apakah di siaga atau tanggap darurat,” ujar Ambros kodo
Lanjut Ambros, kekeringan adalah bencana yang terjadi secara perlahan-lahan (Slow concept disaster).
“Kami sudah berkoordinasi dengan dinas pertanian untuk mengambil langkah-langkah fenomena efek El Nino bagi ketersediaan pangan. Kami ingin menyampaikan bahwa semua informasi berhubungan dengan ini akan digunakan asupan bagi kelompok kerja penanganan kekeringan( POKEK) untuk kajian. BPBD akan melakukan tugas dan fungsi terkait dengan penanganan dampak kekeringan,” pungkasnya. (*)
