Bajawa,LIPUTANNTT.com, Pegiat Keterbukaan Informasi Publik NTT dan aktivis sosial Andreas Goru mengajak seluruh masyarakat desa perang terhadap ketertutupan informasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam kunjungan di berbagai desa di kabupaten Ngada, dia bertemu pemuda dan tokoh masyarakat
" Transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan publik saat ini. Banyak ketertutupan informasi, mari kita "perang" terhadap ketertutupan, ajak Andre Goru, sosok yang selalu merespon persoalan dilapangan jika berurusan dengan keluarga kecil.
Selama setahun dia berkeliling di desa - desa pada 4 kabupaten. Ada banyak persoalan yang sulit diuraikan oleh masyarakat. Mereka menemukan jalan buntun dan tidak tahu harus kemana mereka mengaduh.
Mereka pasrah saja jika masalah mereka hadapi. banyak persoalan masyarakat hanya sampai pada membahas masalah tanpa solusi.
Kompleksitas masalah ini sering muncul karena SDM badan publik tidak memahami tupoksi mereka.
mereka juga memiliki mentalitas yang tidak melayani.
" Jika ada persoalan Bapa mama informasikan, saya bersama teman teman aktivis siap membantu. Kita akan mengajak mendorong agar badan publik harus bekerja profesional dan berpihak pada masyarakat kecil, " papar Andreas Goru, sosok yang selama ini keliling ke desa - desa membantu agar transparan dalam mengelolah dana desa."urainya
Salah satu masalah yang paling banyak ditemukan dalah penerima bantuan beasiswa PIP. Banyak warga tidak mendapat penjelasan yang utuh. Ada siswa yang diberhentikan bantuannya tanpa penjelasan. Ada anak yang sudah masuk dalam daftar penerima tapi oleh guru katanya sudah diganti tanpa penjelasan lanjutan. Keadaan ini yang membuat masyarkat kecewa terhadap badan publik / sekolah sebagai penyalur bantuan. Pihak sekolah harus memberi informasi yang memadai kepada masyarakat.
Dibidang kesehatan ditemukan sistem pembayaran yang abnormal. Dan masih banyak yang lain dibidang bantuan-bantuan sosial lainya.
Diakhir pertemuan dia mengajak semua masyarakat agar mengkawal pengolahan dana keuangan daerah. Masyarakat punya hak untuk tahu. Informasi publik adalah hak rakyat, kontrol pengelolaan informasi dengan meminta informasi di badan publik / pemerintah, itu salah salah satu cara kita memberi kontribusi dalam pembangunan daerah " Ajak Andreas Goru yang saat ini membantu membuat website desa agar rakyat tahu semua alokasi dana desanya. (*)
