Jakarta;Jejakhukumindonesia.com Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 6 Mei 2024.
Musrenbangnas tahun 2024 ini mengangkat tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Musrenbangnas 2024 ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Para Menteri, Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/Pj. Bupati, Walikota/Pj. Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) se-Indonesia.
Dalam Musrenbangnas 2024 ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 kepada daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang berhasil meraih capaian terbaik dalam penyusunan, implementasi, dan inovasi perencanaan pembangunan.
Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya mengungkapkan pentingnya pengelolaan anggaran yang hati-hati dan berfokus pada skala prioritas. "Utamakan kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat dengan betul-betul memperhatikan skala prioritas," ujar Jokowi.
"Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan kita masing-masing juga telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota," ujarnya.
"Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan – jadi. Bangun lagi irigasi primernya – jadi. Tetapi, irigasi sekunder, irigasi tersier, sampai ke sawah tidak dikerjakan oleh daerah, sehingga airnya tidak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Adapun pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan maka jalannya dikerjakan juga oleh daerah, sehingga ada keselarasan pembangunan untuk konektivitas transportasi darat ke laut," papar Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada Kementerian juga kalau punya rencana pembangunan pada bidang tertentu itu disampaikan dan dikomunikasikan ke daerah untuk memastikan kesiapan pembangunan di daerah tersebut. Bila daerah tersebut belum sanggup, bisa di geser ke daerah yang lain.
"Yang pertama perencanaan pembangunan harus _in line_ atau seirama dan selaras. Yang kedua, program harus berorientasi hasil harus ada return economy-nya. Oleh sebab itu, harus fokus. Saya sampaikan yang namanya anggaran itu jangan di ecer-ecer dan diberikan kepada semua dinas, dan akhirnya tidak ada skala prioritas yang jelas," tegasnya.
"Ketiga, Program harus tepat sasaran dan strategis. APBD, APBN itu betul-betul dikerjakan dan manfaatnya kelihatan dengan tepat sasaran. Jangan ada kesalahan seperti anggaran untuk penanganan stunting di puskesmas, malah dipakai untuk membangun pagar puskesmas, kan tidak tepat sasaran," ujarnya.
"Saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota agar semuanya in line, semuanya seirama dan semuanya tepat sasaran, dan hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat," tutup Presiden.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga mengatakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) perlu ada harmonisasi dan orientasi hasil.
"RKP harus mengusung prinsip dasar, yaitu harmonisasi program pusat dan daerah, orientasi hasil yang produktif, serta akurasi sasaran dan strategi alokasi anggaran. Sesuai RPJPN 2025-2045 untuk mencapai Indonesia Emas 2045 hanya akan berhasil jika dipedomani baik oleh RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta RKP.
"Untuk dapat menjaga koherensi pembangunan, maka diperlukan adanya keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada Indikator Makro Pembangunan serta rencana program dan kegiatan," ungkap Suharso.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menjelaskan Musrenbangnas perlu menitikberatkan prinsip top-down dan bottom-up.
"Dalam musyawarah gunakanlah prinsip top-down dalam hal ini instansi yang dibawah mengacu pada instansi diatasnya yang mana pemerintah kabupaten/kota mengacu pada rencana Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi juga mempedomani perencanaan Pemerintah Pusat. Ada juga prinsip bottom-up yaitu Pemerintah Pusat mendengarkan aspirasi atau saran/usulan dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Provinsi mendengarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota dengan kebutuhan yang berbeda-beda," jelas Tito.
"Juga kita mengikuti prinsip money follow program Jadi anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama berdasarkan musyawarah Pemerintah Pusat dan Daerah," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazarah menjelaskan Kementerian Keuangan akan terus mendesain anggaran untuk pembangunan berkelanjutan.
"Kami dari Kementerian Keuangan akan terus mendesain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Transfer lainnya kita gunakan bersama untuk mendorong perbaikan kinerja pembangunan secara berkelanjutan," jelas Suahasil.
Ia juga mengatakan, dalam membuat perencanaan APBD juga harus melihat sinkronisasi belanja domestik, belanja UMKM, belanja infrastruktur dan belanja kesehatan yang mengutamakan produk dalam negeri.(*/fn)
