Jakarta, LIPUTANNTT.com,Relawan SIAGA Flobamora telah menggelar Dialog antara Calon Gubernur Simon Petrus Kamlasi (SPK) dengan warga diaspora yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta.
Dihadiri oleh 119 warga Diaspora NTT di Jabodetabek, kegiatan ini mengambil tempat di Rumah Relawan Prabowo Presiden, Jl. Imam Bonjol No. 25 Menteng, Jakarta Pusat yang berlangsung pada Sabtu, (22/05/2024).
Simon Petrus Kamlasi (SPK) menjelaskan visi dan misi serta motivasi dalam membangun NTT. NTT Mandiri, NTT Kuat menjadi tagline SPK ketika membuka paparan visi dan misinya.
Lebih lanjut SPK mengedepankan tata kelola air dan tata kelola pangan menjadi fokus perhatiannya jika menerima mandat dari warga NTT. SPK juga mengedepankan reformasi birokrasi dengan pelayanan aktif kepada rakyat, birokrasi yang jemput bola, birokrasi yang paham persoalan lapangan, bukan saja ahli urusan administrasi.
Sebagai pemimpin SPK menggarisbawahi bahwa kepemimpinannya akan diwarnai dengan pengambilan keputusan cepat dan kerja cepat berorientasi hasil.
“Ini perlu karena NTT harus mengejar ketertinggalannya dari provinsi-provinsi lain, NTT perlu lompatan, dan peran birokrat penting,” tambah SPK. Ia juga akan melanjutkan kajian dan perjuangan untuk status Provinsi Kepulauan bagi NTT.
Ketua Relawan Siaga Flobamora Wilfridus Yons Ebiet mengatakan Relawan SIAGA Flobamora telah membentuk jejaring relawan di NTT dan tidak lama lagi akan melakukan sosialisasi dan deklarasi pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan di 22 kabupaten kota di NTT.
“SPK adalah figur pemimpin pengambil keputusan cepat dan kerja cepat, jadi Relawan SIAGA pun cepat memutuskan, cepat kerja,” tegas Ebit.
Diaspora NTT yang menghadiri acara dialog ini mendiskusikan beberapa isu yang menjadi perhatian mereka dan meminta tanggapan dari SPK.
Isu-isu yang mencuat dalam dialog adalah hubungan kualitas input-output lembaga pendidikan di NTT dengan daya saing tenaga kerja NTT di NTT dan di luar NTT, khususnya Pekerja Migran NTT; human trafficking; tingkat pengangguran terbuka NTT, dan konflik agraria.
Menurut SPK, pendidikan, pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan untuk pemuda/i NTT saling terkait dengan tantangan-tantangan lain yang dihadapi NTT saat ini dan perlu diatasi satu per satu.
“Ini semua saling terkait, jadi perlu diatasi secara terpadu. Kualitas input pada jenjang PAUD dan SD, anak-anak sehat dan gizi layak, tidak kurang gizi dan stunting, tata kelola air-pangan-gizi-kesehatan yang prima, matapencaharian pertanian-peternakan-perikanan yang memberikan pendapatan yang cukup untuk hidup layak dan membiayai sekolah anak-anak, kualitas ekosistem sekolah yang unggul, output lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi di NTT yang berdaya saing di pasar tenaga kerja, dan ketersediaan lapangan kerja lokal yang ditentukan juga oleh adanya investasi di kabupaten dan provinsi, semua saling terkait,” papar SPK menjawab pertanyaan salah satu peserta dialog terkait penciptaan lapangan pekerjaan untuk generasi Z di NTT.
“Di sini bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten menjalankan wewenangnya sebagai pelaksana kebijakan dan program yang mendukung teratasinya tantangan-tantangan yang ada,” lanjut SPK.
Sementara terkait Kasus PMI dan human trafficking, SPK mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para aktivis dan organisasi-organisasi yang telah berkomitmen tanpa pamrih mengawal dan mendukung para korban mencari keadilan serta menangani saudara-saudari kita yang meninggal dalam kasus ini.
“Jika dipercayakan mengemban mandat rakyat NTT menjadi gubernur, pertama-tama saya akan mengundang dan duduk bersama para aktivis dan organisasi advokasi kasus PMI dan human trafficking di NTT. Tokoh-tokoh aktivis ini lebih paham bagaimana seharusnya pemerintah bekerja menyelesaikan kedua kasus ini. Jadi mereka harus ditanya dan diajak bicara dan diajak bekerja bersama-sama,” tegas SPK.
Terkait konflik agraria, SPK mengakui bahwa persoalan agraria adalah persoalan yang kompleks.
“Ada kepentingan masyarakat adat-rakyat, ada kepentingan pemerintah, ada kepentingan politik, dan ada kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, saya berjanji akan mempelajari kasus agraria di NTT secara sungguh-sungguh karena ini menyangkut martabat dan penghidupan rakyat di satu pihak dan peran pemerintah melaksanakan regulasi dan melayani baik masyarakat adat-rakyat maupun investor,” tandas SPK.
Lebih lanjut SPK mengakui bahwa dirinya belum banyak membaca referensi dan belum berdiskusi dengan para pakar di bidang agraria sehingga untuk saat ini belum bisa berkomentar lebih jauh.
“Jika saya telah memiliki cukup referensi literatur dan masukan dari para pakar di bidang agraria, saya akan memberikan tanggapan dan jawaban yang lebih komprehensif. Saya perlu belajar sungguh-sungguh soal hal ini,” tambah SPK.
Seperti diketahui SPK menggandeng Adrianus Garu dalam Pilkada Gubernur Provinsi NTT periode 2024-2029 yang berlangsung November tahun ini.
Lebih lanjut Ebiet yang adalah kader muda Gerindra dan juga Ketua Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT) mengatakan SPK-Adrianus Garu adalah figur yang layak memimpin NTT.
Menjadi Nomor Satu
Terkait dukungan partai, Ebiet lebih lanjut menjelaskan kalau saat ini tengah dalam proses finalisasi. “Kalau yang sudah pasti memberikan dukungan adalah Nasdem dan PKB,” ujarnya.
Hanya saja, SPK dan Adrianus Garu terus mengusahakan untuk mendapatkan dukungan dari Gerinda karena posisi partai yang sangat strategis sebagai pemenang Pemilu nasional.
Dari kekuatan dukungan saat ini, menurut Ebiet, SPK tak akan menjadi orang nomor dua dalam pertarungan Pilkada NTT.
“Kalau tak ada dukungan kuat tak mungkin beliau tinggalkan posisi sebagai TNI yang masih aktif hingga 11 tahun lagi.”
Simon Petrus Kamlasi dilahirkan di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), saat ini menjabat sebagai Kasrem 161/Wira Sakti Kupang. Belum lama ini ia mendapat kenaikan pangkat sebagai Brigadir Jenderal (Brigjen).
Dengan kenaikan pangkat yang berlaku sejak 27 Mei 2024, SPK akhirnya ditarik ke Markas Besar TNI AD di Jakarta dan menjabat sebagai Staf Ahli Tingkat II Kepala Staf TNI-AD Bidang Lingkungan Hidup.
Di kalangan TNI, SPK dikenal luas sebagai pencetus pompa hidrolik yang bisa membantu masyarakat dalam mendatangkan air bersih. Saat ini, sedikitnya sudah tercatat 300 titik air di NTT yang dibantu SPK melalui pompa hidrolik tersebut.
Terkait pencalonan sebagai Gubernur NTT, SPK memastikan segera mundur dari TNI kendati masih aktif dalam sebelas tahun ke depan.
Sementara itu, Adrianus Garu adalah politisi kawakan dari Manggarai yang pernah mendapat kepercayaan dari warga NTT sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019.
Sebelum menjadi senator, Adrianus Garu yang akrab disapa Andre adalah anggota DPRD Manggarai NTT yang terpilih pada Pileg 2009.
Selama menjadi senator, dia mendapat kepercayaan duduk di Komite IV DPD RI. Andre juga pernah menjadi anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, anggota Panitia Khusus Tata Tertib DPD RI, Wakil Ketua BKSAP DPD RI serta anggota Badan Pengkajian MPR.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai senator, Andre dipercayakan menjadi anggota Komisioner Badan Ketahanan Nasional dan Internasional (BKNI) Republik Indonesia periode 2020-2023. (tim)
