MABAR,LIPUTANNTT.com,Di sela-sela kunjungan ke Pulau Padar dan Pulau Komodo, Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto melakukan pertemuan dengan Menteri Industri Pangan, Komoditas dan Pembangunan Regional Serawak Malaysia, Dato Sri Stephen Rundi Anak Utom di atas Kapal Pinishi Milik Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Minggu (20/10). Perkenalan tak terduga dengan Dato Sri Stephen Rundi Anak Utom terjadi saat Pj. Gubernur Andriko melakukan pendakian ke puncak Padar. Pada saat bersamaan Dato Sri Stephen bersama rombongan juga melakukan trekking ke puncak Padar.
Dalam pertemuan tersebut, Dato Sri Stephen sangat terkesan dengan keindahan Labuan Bajo, termasuk Kawasan Taman Nasional Komodo dan juga pulau sekitarnya. Dato Sri Stephen yang baru pertama kali datang ke Labuan Bajo berjanji akan datang lagi dan membawa lebih banyak rombongan.
“Next time saya akan datang lagi dan akan membawa lebih banyak lagi orang,” katanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur menyinggung tentang banyaknya tenaga kerja NTT yang bekerja di Malaysia. Dan kebanyakan PMI asal NTT mengambil jalur illegal untuk bekerja di Malaysia.
“Mudah-mudahan Sri Dato bisa mengatur tentang ini secara lebih baiklah. Prinsipnya banyak tenaga kerja asal NTT yang kerja di Malaysia,” jelas Andriko Noto Susanto.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengatakan, problemnya adalah masyarakat NTT butuh pekerjaan tapi kadang-kadang jalur legal dilihat masyarakat yang cari kerja agak ribet. Karena itu, masuklah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan jalur illegal dengan jalan mudah.
“Kita ingin perusahaan yang cari pekerja dari Malaysia langsung berhubungan dengan para pencari kerja, kemudian kedua pemerintah saling memonitor. Ilegal lebih agresif karena mereka manfaatkan ketidaktahuan para pekerja. Dijanjikan yang muluk-muluk sampai di sana, ternyata jauh dari harapan setelah sampai di Malaysia serta timbulkan persoalan baru. Inilah yang kita mau carikan jalan keluarnya,” jelas Andriko.
Dato Sri Stephen mengungkapkan, prosedur seperti ini sudah banyak didengarnya. Dan dia sepakat bahwa semuanya harus diatur dengan baik dan legal.
“Untuk itulah saya datang. Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja Indonesia. Namun perlu sekali diatur secara baik melalui jalur yang sesuai aturan,”kata Dato Sri Stephen.
Lebih lanjut Dato Sri Stephen menjelaskan bahwa ia membawa serta Petinggi dari SALCRA, perusahaan milik Pemerintah yang bergerak di bidang kelapa Sawit.
“Kita ingin langsung tanpa melalui agen. Ini kita mau bangun direct tanpa melalui agent, tapi resmi,” jelas Joseph Blandoi, General Manager SALCRA.
Joseph menjelaskan semuanya gratis, biaya rekrut dibayar oleh SALCRA termasuk tiket pesawatnya. Sampai di Malaysia pun mereka akan ditanggung biayanya selama satu bulan sebelum mereka terima gaji.
“Kita punya memang yang terbaiklah. Sudah sampai di sana kita bagi semua semacam kasur, peralatan dapur dan termasuk beras selama satu bulan gratis, tidak akan dipotong gajinya. Laki dan perempuan diakomodir, kalau perempuan yang sudah berkeluarga, harus dengan suami supaya tidak menimbulkan masalah sosial di sana. Yang sakit kita tanggung biaya pengobatan. Pernah tahun lepas (tahun sebelumnya, red), ada yang sakit dan dioperasi, butuh biaya sekitar 20 juta, semua ditanggung perusahaan,” jelas Joseph.
Lebih lanjut, Joseph mengungkapkan kontrak kerja yang disepakati minimal dua tahun dan diperpanjang maksimal sepuluh tahun. Setiap dua tahun bisa pulang libur dan uang pesawatnya ditanggung perusahaan.
“Kalau ada kecelakaan atau meninggal saat kerja akan ada santunan termasuk untuk ahli waris semacam asuransi jiwa. Gaji minimal sebesar 1.700 ringgit atau setara sekitar 6 juta rupiah sebulan,” jelas Joseph.
Sementara itu, Edy Simson Pardaman Sinurat, Direktur PT Wira Karitas, Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Resmi yang terdaftar di SISKOP2MI yang jadi mitra dari SALCRA di Indonesia mengungkapkan persyaratan untuk bekerja di SALCRA minimal bisa membaca, menulis dan berhitung.
“Minimal tamat SD, tidak tamat SD pun tidak apa-apa yang penting bisa membaca, menulis dan berhitung. PT Perkebunan Kelapa Sawit ini adalah Perusahaan Pemerintah semacam PTPN kalau di Indonesia,” pungkas Edy Simon.
Edy Simon menjelaskan mereka telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh NTT tentang hal ini.
“Kita akan secepatnya merekrut tenaga kerja ini sesuai prosedur yang legal. Dari 3.000 tenaga kerja yang dibutuhkan tahun ini untuk kerja di SALCRA, 1.000 orang kita khususkan dari NTT. Rencananya untuk tahap pertama, kita berangkatkan 215 orang, rencanaya carter flight langsung dari Kupang ke Serawak. Job ordernya sudah ,” jelas Edy Simon.
Pj. Gubernur Andriko Susanto menanggapi gembira hal ini dan berharap segera dikonsepkan perjanjiannya dengan pemerintah daerah dengan melibatkan juga BP2MI.
“Ini tentunya berita bagus dan terobosan keren karena sekaligus bisa memutus rantai persoalan PMI Ilegal yang selama ini menjadi salah satu masalah krusial di NTT. Prinsipnya kita tahu mereka kerja di mana sehingga kalau ada masalah, kita tahu harus berhubungan dengan siapa. Kalau bisa segera direalisasikan dan kalau perlu pelepasan pertama, saya bersedia melepaskan secara resmi,” ungkap Pj Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur didampingi oleh Pjs Bupati Manggarai Barat, Ondy Christian Siagian, Plt. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda. Tampak hadir pada kesempatan tersebut Sikin Sentok, Deputy General Manager SACRA, Addie Ngu Financial Controller, Wili Paul Blun, Chief Operating Officer, Alexander Wong, Human Resources Manager, Bobby Sangai, Plantation Production Manager,Maria Moritricia Layasna Ginting, Direktur Utama PT Wira Caritas dan beberapa petinggi SALCRA lainnya.(*/ar)
