KUPANG,LIPUTANNTT.com,Salah satu persoalan klasik yang mendasar bagi mayoritas petani, peternak dan nelayan adalah rendahnya harga komoditi yang membuat mereka kerap kali untung tipis bahkan merugi. Rendahnya harga komoditi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah posisi tawar para penghasil komoditi yang lemah dihadapan para pemodal.
Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut satu Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema mengatakan bahwa rendahnya harga komoditi ini disebabkan oleh posisi tawar penghasil komoditi yang rendah dan umur komoditi yang pendek sehingga mau tidak mau harus dijual meskipun dengan harga yang rendah. Untuk itu, Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini berkomitmen untuk mengatasi persoalan harga dengan menghidupkan kembali sistem perkoperasian di setiap desa.
"Kita harus melindungi para petani, peternak, dan nelayan. Lembaga yang bisa menetralisir persoalan harga adalah koperasi. Para penghasil komoditi bisa berkumpul dalam sebuah koperasi, lalu koperasi ini kerja sama dengan pemilik modal atau ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Baru kita bisa memperoleh harga yang wajar," ucap Ansy Lema, Selasa (05/11/24).
Menurut dirinya, pemerintah dapat berperan aktif untuk menstabilkan harga komoditi melalui koperasi dengan menyediakan pelatihan, akses modal, dan fasilitas pemasaran. Dengan begitu, petani, peternak, dan nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan bersaing di pasar dengan harga yang lebih menguntungkan.
"Tugas saya adalah memperhatikan kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan. Lewat koperasi, mereka dapat mengonsolidasikan produk mereka, sehingga meningkatkan volume dan daya tawar. Para anggota koperasi juga dimungkinkan untuk membeli perlengkapan dan bahan baku secara kolektif dengan harga yang lebih murah," terang Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) itu.
Lebih lanjut, Mantan Juru Bicara Ahok itu menerangkan bahwa melalui koperasi, masyarakat dapat memenuhi tiga hal mendasar, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dari komoditi yang ada. Ketiga hal tersebut merupakan hal penting untuk menjaga kestabilan harga komoditi.
Langkah untuk menghidupkan kembali koperasi guna menstabilkan harga komoditi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Disebutkan bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. Dalam Pasal 3 dijelaskan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Koperasi adalah Sokoguru perekonomian nasional. Koperasi telah memiliki sejarah panjang dan memegang peranan penting untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentu, koperasi harus kita bangun dan berdayakan,” pungkas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Untuk itu, satu-satunya Calon Gubernur NTT yang berpasangan dengan perempuan itu akan menghidupkan kembali koperasi di Tanah Flobamora melalui Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTT dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) di setiap kabupaten/kota yang selama ini belum mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah.
Pria kelahiran Kota Kupang itu menyebut bahwa keberadaan Dekopinwil dan Dekopinda merupakan hal yang sangat penting karena merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan koperasi. Tugas mereka diantaranya adalah melakukan sosialisasi perkoperasian agar masyarakat mengetahui manfaat koperasi bagi mereka. Kemudian, mereka juga mengadakan pendidikan perkoperasian, pelatihan pengurus, pengawas, dan membina kelompok-kelompok usaha bersama menuju terbentuknya koperasi.
"Dekopinwil dan Dekopinda adalah mesin penggerak koperasi, mitra pemerintah yang harus kita perhatikan secara serius. Untuk itu dalam kepemimpinan Ansy-Jane nanti, akan kita hidupkan akan kita dorong peran dan fungsinya," pungkas pria dengan tagline “Manyala Kaka” ini.(*)
