KUPANG; LIPUTANNTT.com,Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P. meninjau Kawasan potensial Hunian Sementara (Hantaru) di Desa Konga, Kecamatan Titehena dan Kawasan potensial Hunian Tetap (Huntap) yang terletak di Wukoh Lewoloroh, Desa Boru pada Sabtu, (23/11/2024).
"Hari ini kita ada di salah satu calon Kawasan Hunian Tetap (Huntap) di Kawasan Hutan Wukoh Lewoloroh, Desa Boru. Lahan ini seluas 100 Hektar, terdapat juga dua titik lainnya yang berlokasi di dua tanah ulayat yakni Botongkarang-Noboleto dan Kojarobet. Kita berupaya agar status tanah segera dikeluarkan dari kawasan hutan lindung menjadi Huntap," sebutnya.
Pj. Andriko menyebutkan sebelumnya, dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) guna membahas Percepatan Penanganan Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Menko PMK, Pratikno menyatakan siap membangun perumahan bila status tanah telah diamankan.
"Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Flotim akan memastikan hal ini selain itu, masyarakat juga sudah diminta pernyataan untuk mau tinggal disini jika menginginkan hunian tetap. Jarak dari lokasi erupsi sekitar 14 Km jadi diluar zona bahaya sehingga lokasi ini sangat aman dan sudah dikonfirmasi oleh PVMBG dan Dinas terkait," jelas Pj. Andriko.
Pj. Andriko menerangkan untuk mengantisipasi musim hujan, Pemerintah akan membangun Hunian Sementara (Hantaru) bagi masyarakat korban erupsi.
"Untuk jangka pendek, Pemerintah akan membangun Huntara yang sudah saya kunjungi sebelumnya di Desa Konga. Rencananya pembangunan Huntara akan disiapkan dalam jangka waktu 6 bulan mendatang," ujar Pj. Andriko.
Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.Si. yang hadir pada kesempatan yang sama menyebutkan, “Bersama Pemerintah Daerah, kami ingin memastikan warga yang menghuni lokasi ini adalah warga yang terdampak erupsi. Kami juga ingin proses relokasi dan administrasi pemerintahan di desa sebelumnya hingga dipemukiman baru harus clear sehingga dapat berjalan sebagai mana mestinya," sebutnya.
Turut hadir pada kunjungan tersebut, Staf Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kolonel Infantri Heri Rustanto dan Kolonel Agus Masanto, Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr. Drs. Amran, MT,Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT, Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si., Sekda Kab. Flores Timur, Petrus Pedo Maran dan Kepala Desa Konga, Aloysius Kung.
Pj. Gubernur Andriko Pimpin Rapat Penanggulangan Pasca Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Konflik Sosial dan Pilkada Serentak 2024
Pj. Gubernur Andriko usai rangkaian kunjungannya di di Desa Konga, Kecamatan Titehena dan Wukoh Lewoloroh, Desa Boru kemudian melaksanakan Rapat bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Dr. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, A.P., M.Si., Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri Dr. Drs. Amran, MT, Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT, Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si., Pj. Bupati Flotim, Sulastri Rasyid,S.Pi,M.Si., Sekda Kab. Flotim, Petrus Pedo Maran serta Pimpinan Perangkat Daerah se Kab. Flotim.
Adapun agenda rapat tersebut diantaranya Percepatan Penanggulangan Pasca Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Konflik Sosial di Kecamatan Adonara Barat dan Pilkada Serentak 2024.
"Saya mengharapkan agar di tiga titik relokasi yakni Wukoh Lewoloroh di Desa Boru, Botongkarang-Noboleto dan Kojarobet segera dikoordinasikan dengan ATR/BPN guna percepatan proses pembangunan rumah bagi warga terdampak. Begitu pula pada kawasan lahan konflik sosial di Kabupaten Adonara Barat. Kemudian terkait proses pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang, saya mengharapkan Pemda bersama, Kepolisian dan KPU dapat memobilisasi dan memfasilitasi pengungsi yang akan memberikan hak suaranya khususnya di wilayah perbatasan antara Kab. Flotim dan Kab. Sikka," ungkapnya.(*)
