KUPANG,LIPUTANNTT.com,Kepala Ombudsman RI perwakilan provinsi Nusa Tenggara Timur menemui Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, SP.MP di ruang kerjanya, Senin 2/12/24)
Kunjungan tersebut antara lain dalam rangka meminta kesediaan Pj Gubernur NTT untuk menghadiri sekaligus membuka kegiatan penyampaian hasil penilaian dan penyerahan penghargaan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 kepada 10 pemerintah kabupaten/kota se-NTT yang akan berlangsung pada Selasa (3/12) bertempat di Hotel Kristal Kupang.
Ikut diundang dalam kegiatan tersebut para bupati, sekretaris daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/kota se-NTT. Kepada Pj Gubernur NTT saya menyampaikan bahwa untuk tahun 2024 terdapat dua kabupaten dengan kategori A dengan opini kualitas tertinggi yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Manggarai Barat.
Sementara itu terdapat 10 kabupaten dengan Kategori B dengan opini kualitas tinggi dan 11 kabupaten lainnya memperoleh kategori C dengan opini kualitas sedang."ujar ombudsman
Selanjutnya Adapun dimensi yang dinilai adalah kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, standar pelayanan, persepsi maladministrasi/Indeks Kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.
"Saya juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terbangun selama ini antara Pemprov NTT dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT dalam penyelesaian laporan masyarakat dan koordinasi kerja sama pelayanan dengan seluruh perangkat daerah guna mencegah maladministrasi di lingkup Pemprov.
Menanggapi hal tersebut Pj Gubernur NTT menyambut baik kerja sama yang telah terbangun selama ini dan menyampaikan terima kasih atas penilaian Ombudsman serta siap melaksanakan perbaikan layanan yang disarankan. Menurutnya, pelayanan publik khusus di Pemerintah Provinsi NTT belum maksimal disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah masih terdapat sebanyak 23 jabatan eselon II dan 634 jabatan eselon III dan IV yang belum terisi sehingga dijabat pelaksana tugas.
Lebih lanjut Jumlah ini belum ditambah jabatan kepala sekolah SMA/K dan jabatan lain di BUMD yang juga masih lowong. Keadaan ini menyebabkan serapan belanja gaji dan upah menjadi rendah dan berdampak pada belanja untuk menggerakkan ekonomi NTT.
Pj Gubernur menghendaki agar seluruh jabatan yang lowong segera terisi dan bebas konflik kepentingan sehingga mendapatkan pejabat-pejabat yang kompeten dan mau bekerja untuk memajukan NTT. Termasuk jabatan BUMD jika kita ingin membangun corporate governance agar direkrut dengan mekanisme open biding dan terbuka bagi siapa saja, tidak asal ditunjuk atau diangkat. " Jelasnya
Lanjutnya lagi Diakhir pertemuan, Penjabat Gubernur menyatakan kesediaannya untuk hadir dan membuka kegiatan penyampaian hasil penilaian dan penyerahan penghargaan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 kepada 10 pemerintah kabupaten/kota se-NTT besok. Terima kasih kepada Penjabat Gubernur atas kesediaannya." tutup Darius.(*)
