KUPANG,LIPUTANNTT.com,Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P melakukan peninjauan ke Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Bimoku - Kota Kupang, baru baru ini.
Turut hadir mendampingi Pj. Gubernur NTT pada kesempatan tersebut, Pj. Walikota Kupang, Linus Lusi, serta Kadis Pertanian Kota Kupang, Kabid Peternakan Provinsi NTT, dan juga Dokter Hewan Pengawas RPH Bimoku.
Setibanya di lokasi RPH Bimoku, Pj. Gubernur NTT didampingi Pj. Walikota Kupang serta petugas di RPH langsung menuju ke area kandang untuk mengecek langsung kondisi sapi-sapi tersebut. Selanjutnya, Pj. Gubernur NTT menuju ke ruang penyembelihan sapi untuk mengecek segala fasilitas dan peralatan pada gedung RPH tersebut.
Pj. Gubernur NTT pada kesempatan tersebut memastikan agar semua penyembelihan hewan (sapi) pada RPH Bimoku untuk selalu taat SOP sehingga daging yang didistribusikan juga terjaga kualitasnya.
“Kita ingin mengecek dan memastikan bahwa RPH ini menjalankan misi sesuai dengan SOP yang baik. Karena ini erat kaitannya dengan keamanan pangan, sehingga menjadi penting. Hewan-hewan yang masuk di RPH, kemudian di potong dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan yang kemudian hasilnya (daging sapi) yang dikeluarkan tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” jelas Pj. Gubernur Andriko.
Lebih lanjut, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Andriko menegaskan untuk menjaga dengan baik sapi-sapi betina produktif agar tidak masuk dalam penyembelihan.
“Peraturan terkait sapi yang boleh dipotong saya minta tolong untuk dipatuhi dan ditaati dengan baik. Tidak boleh melanggar aturan tersebut. Disitu sudah sangat jelas ditegaskan untuk tidak boleh memotong sapi betina produktif. Karena jika terjadi pelanggaran maka ancamannya akan dikenakan denda sejumlah 100-300 juta atau sanksi pidana 1-3 tahun kurungan,” tegas Andriko.
“Tapi sebenarnya poin yang paling penting adalah kalau kita memotong sapi yang produktif, itu berarti kita merencanakan kepunahan sapi kita. Jadi yang boleh dipotong adalah sapi jantan. Sapi betina produktifnya dipelihara dengan baik agar dia terus beranak. Karena ini adalah mesinnya, kalau kita potong artinya populasi sapi berkurang dan akan habis. Data menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir populasi sapi kita turun 40%, Populasi kerbau kita juga turun 60%,” ujar Pj. Gubernur Andriko.
“Jadi kalau kita tidak ikuti aturan dan tidak jaga dengan baik, maka 10 tahun ke depan bisa jadi sapi kita tinggal 20%. Akibatnya kebutuhan daging nasional akan dipenuhi dari impor, itu yang tidak kita harapkan. Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus swasembada pangan. Dimana pangan itu bersumber dari sumber karbohidrat, sumber protein, sumber vitamin dan mineral. Semuanya itu harus kita penuhi dengan baik,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur NTT juga menyampaikan bahwa RPH Bimoku tidak memotong sapi yang telah mati. Ia menegaskan bahwa sapi-sapi yang dipotong adalah sapi-sapi yang sehat yang telah diperiksa secara baik oleh Dokter Hewan.
“Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa di RPH ini juga tidak memotong sapi yang sudah mati. Jadi sapi yang masuk ke sini sudah sesuai dengan standar yang boleh di potong. Bahwa kemarin sempat ada kejadian sapi yang mati sebelum dipotong, namun oleh petugas dan sesuai dengan SOP, sapi tersebut sudah dikeluarkan dari RPH ini untuk segera dikubur dan jelas tidak dipotong untuk diperjual belikan. Ini juga sekaligus bahan edukasi kepada masyarakat agar tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi daging yang keluar dari RPH ini,” terang Andriko.
Ke depan, Andriko berharap juga, RPH ini perlu ada pengembangan lebih masif, seperti penambahan sarana dan prasarana penunjang lainnya, sehingga kapasitas pemotongan bisa ditingkatkan lagi.
“Saya minta Pak Pj. Walikota dan jajaran untuk intens perhatikan RPH ini. Bisa dipikirkan, dirancang dengan baik dari sisi anggaran agar RPH ini dapat diperbaiki yang kurang-kurang, dan ditambah fasilitas sarana prasarananya. Terkait dengan kapasitas potong, jadi kalau optimal bisa sampai 2000 ekor sapi per bulan karena 1 kandang itu muat rata-rata 500/minggu. Tapi tadi dilaporkan 1 tahun sekitar 12.000, jadi optimal belum sampai sekitar 50%. Jadi saya minta Pak Pj. Walikota, karena ini sumber PAD juga, maka untuk melakukan pengawasan yang baik terkait dengan RPH ini.” Jelas Andriko.(*/ar)
