Kupang, LIPUTANNTT.com,Kepala ombudsman RI perwakilan NTT menghadiri kegiatan Satgas Saber Pungli Provinsi NTT dalam kegiatan Analisa dan Evaluasi Tahun 2024 dan Sosialisasi Program Kerja Tahun 2025 di Aula Pantai Otan, Kantor Inspektorat Provinsi NTT. Kamis 6/02/25)
Kegiatan ini dipimpin langsung Irwasda Polda NTT, Kombes Pol. Murry Mirranda, S.I.K, selaku Kasatgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi NTT.
Hadir pada kesempatan tersebut semua tim kelompok kerja (pokja) Pencegahan, penindakan dan Intelijen dari Kejaksaan Tinggi NTT, Inspektorat Provinsi, BKD Provinsi, Biro Hukum Provinsi, Satpol PP dan Polda NTT.
Turut hadir Kapolres Kupang Kota dan Wakapolres Kupang. Dalam kegiatan tersebut, Irwasda Polda menyampaikan paparan alokasi anggaran program kerja serta memberikan arahan strategis untuk peningkatan kinerja UPP Provinsi NTT.
Beliau menekankan bahwa pada tahun ini, satgas Saber Pungli harus lebih menekankan penindakan tegas agar Satgas ini bermanfaat untuk masyarakat NTT. Untuk itu, rencana pengajuan alokasi anggaran ke tingkat pusat sangat diharapkan agar kegiatan penindakan dan penyelidikan terhadap pungli dapat berjalan lebih optimal ke depan." ungkap Kombes mirranda.
"Selanjutnya Kombes Pol. Murry Mirranda, S.I.K, menyatakan kegiatan ini merupakan wujud sinergi antar instansi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli.
Dalam rapat tersebut, saya menyampaikan beberapa hal, Diantaranya;
pertama; saya mengikuti perkembangan penanganan pungutan liar di masing-masing satgas kabupaten/kota se-NTT melalui grup WA satgas Pungli Provinsi. Laporan harian dari masing-masing kabupaten/kota baru sebatas pada kegiatan pencegahan berupa sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dan instansi untuk tidak melakukan pungli. Hal ini bisa saja karena tidak ada alokasi anggaran dari Pemda kabupaten untuk kegiatan penindakan.
Kedua; kita mencermati keluhan masyarakat via media sosial terkait maraknya pungutan liar di berbagai instansi. Hal itu memerlukan penindakan tegas dari satgas Saber Pungli sebagai bukti negara hadir melindungi warga dari pungutan liar yang sangat merugikan masyarakat. Karena itu kami mendukung penuh langkah Kombes Pol. Murry Mirranda, S.I.K, selaku Kasatgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi NTT untuk mengedepankan penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tahun ini.
Ketiga; sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kami siap bersinergi dan berkolaborasi untuk mencegah dan memberantas pungutan liar di seluruh sektor layanan publik dengan cara menyampaikan peta potensi rawan Pungli seluruh instansi pemerintah di Provinsi NTT kepada Pokja Intelijen untuk diselidiki lebih lanjut dan ditindak tegas dan jika memenuhi syarat agar diproses hukum. Sebab kami menerima banyak keluhan masyarakat dengan dugaan maladministrasi pungutan liar yang tersebar di berbagai instansi dan kabupaten/kota.
Keempat; sebagai satgas yang dibentuk presiden, diharapkan tim ini bekerja maksimal untuk membantu mencegah dan menindak pungli dan tidak membiarkan pungli di sekitar kita terus terjadi guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Irwasda Polda menyambut baik saran kami dan berharap Ombudsman NTT terus memberi informasi dan data terkait pungutan liar di seluruh sektor layanan publik agar diselidiki lebih lanjut.
"Lebih lanjut Tindakan tegas terhadap pelaku Pungli telah dilakukan saat bertugas di Maluku Utara dan berharap agar di NTT tindakan serupa bisa dilakukan bersama.
Terima kasih kepada Inspektur Provinsi NTT yang telah memfasilitasi rapat ini semoga koordinasi dan kerja sama antar lembaga bermanfaat bagi pemberantasan pungli di Provinsi NTT."tegasnya.(*ob)
