Jakarta,LIPUTANNTT.com,Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama para Bupati/Walikota se-NTT bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Jakarta, pada Senin (17/03/2025). Pertemuan tersebut untuk membahas isu perlindungan pekerja migran.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan perlindungan pekerja migran harus dimulai dari peraturan desa. ”Perlindungan pekerja migran harus dimulai dari Tingkat desa. Pemerintah desa perlu berkomitmen untuk menjadi basis awal perlindungan pekerja migran. Bila perlu dengan membuat peraturan desa (Perdes) yang mengatur deteksi dini terhadap peluang pengiriman pekerja migran yang tidak sesuai prosedur,” ungkap Menteri Karding.
Inisiatif ini, oleh Menteri Karding, disebut sebagai Desa Migran Emas. Deteksi dini dari tingkat desa menjadi keharusan untuk memastikan pelaksanaan mandat Presiden Prabowo kepada Kementerian baru ini.
”Ada dua hal yang ditekankan Presiden Prabowo. Pertama, kurangi human trafficking dan segala bentuk kekerasan terhadap pekerja migran. Kedua, pekerja yang dikirim ke luar negeri harus merupakan angkatan kerja yang terampil dan terlatih,” ungkapnya .
Karding mengungkapkan, saat ini ada permintaan sekitar 1,7 juta tenaga kerja dari luar negeri. Sementara, baru ada 297 ribu yang bisa terpenuhi. Itu artinya, permintaan terhadap pekerja migran Indonesia masih besar.
“Hal ini akan menjadi semakin menarik jika kita mempersiapkan pekerja migran dengan keterampilan dan hal-hal lain yang dibutuhkan,” jelas Karding.
Ia juga mengungkapkan akan mengunjungi Provinsi NTT dalam waktu dekat terkait dengan isu perlindungan pekerja migran. “Saya akan ke NTT. Kita bahas khusus perlindungan pekerja migran,” ujar Menteri Karding.
Gubernur NTT Melki Laka Lena juga berharap dukungan dari jajaran Kementerian P2MI untuk mendampingi dan membantu Pemprov NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT, terkait dengan perlindungan pekerja migran asal NTT.
Untuk diketahui, pada Rabu 12 Maret 2025 lalu Gubernur NTT juga beraudiensi dengan Kepala BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) NTT, Suratmi Hamida di ruang kerjanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengungkapkan perlunya pendampingan para pekerja migran agar bisa meningkatkan kompetensi agar lebih profesional.
“Kita perlu mempersiapkan SDM yang mau diberangkatkan itu dengan pelatihan yang baik, ada ruang kreativitasnya artinya mempersiapkan mereka untuk siap “bertarung” walaupun mereka itu lulusan SD atau SMP. Setiap desa ataupun kelurahan agar mulai menyiapkan dokumen para SDM yang akan berangkat dengan baik, seluruh data harus jelas dan harus ada dokumen,” jelas Gubernur Melki.(*)
