KUPANG, LIPUTANNTT.com,Bertempat di Rumah Jabatan Gubernur NTT pada Kamis (6/3/2025) malam, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima kunjungan dari Plt. Kadis PUPR Provinsi NTT beserta jajaran Kepala Balai.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, Agustinus Junianto , Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Davis F. Hamid serta Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Yublina Bunga.
Pada kesempatan tersebut, jajaran Dinas PUPR serta jajaran Kepala Balai menjelaskan terkait capaian program kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan, perencanaan dan pelaksanaan program tahun 2025 serta kendala-kendala yang dihadapi.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena pada kesempatan tersebut menyebutkan bahwa dukungan dan kolaborasi setiap balai dalam pembangunan infrastruktur di NTT mempunyai peran strategis dalam mewujudkan program swasembada pangan yang merupakan Ast Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran.
“Terima kasih atas kedatangannya. Teman-teman balai semua punya peran penting dalam pembangunan infrastruktur di NTT. Balai jalan, balai sungai, balai perumahan dan cipta karya serta jajaran teman-teman PUPR harus serius mendukung setiap pembangunan di NTT. Terlebih setiap pembangunan tersebut punya impact terhadap penyelesaian persoalan air bersih, swasembada pangan, penurunan angka stunting, serta perumahan layak huni,” jelas Melki Laka Lena.
“Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat dari teman-teman PUPR dan balai-balai merupakan fondasi penting dalam mendukung setiap program-program nasional Presiden Prabowo dan Wapres Gibran seperti Desa Cita dan pembangunan NTT yang berkelanjutan.” Jelas Melki.
Gubernur NTT juga menjelaskan di tengah situasi kebijakan efisiensi anggaran, setiap program kegiatan yang direncanakan oleh PUPR serta balai-balai benar-benar harus terukur agar anggaran yang digunakan pun efisien dan efektif.
“Kita sekarang ada dalam situasi kebijakan efisiensi anggaran. Namun sebenarnya anggaran yang diefisiensikan tersebut juga akan kembali peruntukannya bagi kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi Pemda dan pemerintah pusat menjadi penting. Oleh karena itu, instruksi dari Pak Presiden Prabowo jelas agar perencanaan keuangan, program-program kegiatan yang disusun harus tepat, efisien dan efektif. Supaya setiap rupiah yang kita keluarkan, benar-benar tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat.” Jelasnya.(Ar)
