KUPANG, LIPUTANNTT.com,Gubernur NTT, Melki Laka Lena bersama Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma menginstruksikan kepada semua pihak terkait untuk membangun kolaborasi dan bersinergi dalam pengendalian inflasi serta digitalisasi untuk peningkatan ekonomi. Demikian instruksi beliau berdua dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan tema : ‘Sinergi Pengendalian Inflasi Dan Akselerasi Digitalisasi Provinsi NTT’ yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Rabu 5 Maret 2025.
“HLM TPID dan TP2DD ini sebagai strategi besar untuk menavigasi tantangan ekonomi serta menjaga stabilitas harga dan memastikan percepatan digitalisasi di berbagi sektor sebagai fondasi transformasi ekonomi di NTT dapat berjalan optimal. Di bulan suci Ramadhan dan menjelang hari raya Paskah 2025, secara historis berpotensi dan pasti terjadi peningkatan permintaan barang kebutuhan pokok dan berpotensi mendorong kenaikan harga hingga adanya inflasi. Kita perlu bangun komunikasi dan sinergi yang baik untuk menangani tantangan inflasi ini”, ungkap Gubernur Melki.
“Dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga barang kita harus pastikan 4 pilar utama stabilisasi ekonomi yaitu ketersediaan stok (kecukupan pasokan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat), kelancaran distribusi (memastikan rantai pasok berjalan lancar), keterjangkauan harga (melalui intervensi pasar agar harga tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak terganggu), dan komunikasi yang efektif dan tepat terkait informasi terkait stok, distribusi dan harga barang.
Gubernur juga menghimbau langkah strategis yang harus dilakukan diantaranya yaitu pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar (untuk menjaga stabilitas harga di NTT), bantuan sosial dan bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat, peningkatan produksi lokal untuk komoditas yang memiliki volatilitas tinggi seperti beras, telur, ayam serta memperkuat koordinasi lintas sektor baik dengan pemerintah pusat, daerah dan pengusaha agar distribusi tetap lancar.
Ia menambahkan, selain menjaga stabilitas harga, digitalisasi adalah kunci utama untuk peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dan kesejahteraan masyarakat. ”Digitalisasi juga dapat dilakukan dengan pemetaan data, perencanaan pembangunan, efisiensi distribusi, penguatan sektor industri dan hilirisasi produk unggulan,” kata Gubernur.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur mengharapkan adanya kesatuan gerak dalam penanganan inflasi. “HLM ini kita laksanakan karena ada potensi inflasi yang akan meningkat. Kita ingin ada kebersamaan dan kerja sama yang baik agar kestabilan harga barang serta ketersediaan barang tetap terjaga sehingga tidak terjadi krisis yang dapat menyebabkan jatuhnya harga barang khususnya produk lokal dan produk dalam negeri,” jelasnya.
Wagub Johni juga menghimbau agar perlu dibentuk satgas untuk pengendalian inflasi daerah dan diisi oleh orang-orang yang menguasai ekonomi dengan baik.
”Kita butuh kerja sama semua pihak termasuk dari TNI dan Polri yang juga turut mengawasi dan mengamati. Harus langsung ditindak bila ada yang mengganggu kestabilan harga ataupun juga tindakan seperti menimbun barang yang menyebabkan kelangkaan stok,” katanya
”Disamping itu juga kita perlu menggenjot ekonomi untuk peningkatan pertanian, peternakan dan perikanan agar kita tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kita. Ketahanan pangan harus kuat. Ini sesuai arahan Presiden untuk optimalkan semua potensi untuk peningkatan produksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Wakil Gubernur.
Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut juga ditentukan beberapa Rekomendasi HLM TPID dan TP2DD Provinsi NTT diantaranya :
1. Pembentukan SATGAS Pengendalian inflasi NTT yang bertugas untuk memverifikasi keadaan yang sesungguhnya, memberi arahan dan penguatan kepada pelaku ekonomi, pelaku pasar untuk secara bersama-sama bertanggung jawab mengendalikan inflasi daerah;
2. Mendorong Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen (berupa bahan makanan/hortikultura) untuk mendukung ketersediaan stok pangan yang berbasis kebutuhan pasar dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan kebun masyarakat sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi;
3. Mendorong percepatan hilirisasi produk pertanian, peternakan dan perikanan menjadi aneka produk turunan seperti sambal, sambal, saus tomat, dendeng, se’i, bakso, abon dan lain-lain untuk meningkatkan added value dan mewujudkan one village one product (OVOP);
4. Memfasilitasi dan mendukung pemanfaatan penerapan teknologi pengolahan yang tepat guna sehingga proses produksinya modern, efisien dan setiap produk memenuhi standar SEHAT;
5. Memastikan pasar yang menyerap produk-produk masyarakat dan atau menghubungkan produsen, off-taker dan konsumen untuk membeli setiap produk secara continue;
6. Memitigasi dampak perubahan iklim sehingga penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan dapat dihindari supaya tidak merugikan produsen;
7. Perlu mendorong generasi millenial dan generasi z secara sistematis agar mau menjadi petani, peternak dan nelayan modern;
8. Pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran untuk mendukung ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat yang ada di 3.137 Desa dan 305 Kelurahan di Provinsi NTT dengan mengoptimalkan peran dan fungsi BUMDes;
9. Bulog Provinsi NTT agar terus melaksanakan penyerapan beras lokal yang diproduksi oleh petani di NTT dengan harga yang memadai;
10. Meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha sektor pertanian, perikanan dan peternakan melalui Program Kredit Merdeka oleh Bank NTT, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
11. Implementasi digitalisasi PKB dan memberikan insentif sebagai sweetener bagi wajib pajak yang menyetor melalui kanal digital;
12. Implementasi digitalisasi retribusi parkir dan rekreasi dan memberikan insentif sebagai sweetener bagi wajib retribusi yang menyetor melalui kanal digital;
13. Mendorong koperasi simpan pinjam menjadi koperasi produksi.(*/Mn)
